DPRD Yang Harus Temukan Penyelewengan Anggaran Namuk Ahok Yang Harus Repot

DPRD Yang Harus Temukan Penyelewengan Anggaran Namuk Ahok Yang Harus Repot

Portal Berita – Salah satu fungsi legislatif adalah untuk mengawasi segala kebijakan yang dibuat eksekutif, termasuk apabila terjadi penyelewengan anggaran.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, pun mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD DKI atas adanya anggaran “siluman” dalam APBD DKI.

Abdullah Dahlan mengungkapkan kebingungannya tentang DPRD DKI yang seharusnya menemukan anggaran siluman namun pada kenyataannya justru pemerintah yang membukanya pada, Jumat (27/02/2015).

Kesimpulan atas kebingungan yang dirasakan oleh Abdullah tersebut kemudian diungkapkan juga bahwa fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai telah gagal dalam bertugas. Yang seharusnya DPRD DKI ini memeriksa rancangan anggaran yang seharusnya diajukan oleh Pemprov DKI juga memastikan apakah anggaran sudah relevan, efisien, dan juga tidak ada pemborosan yang terjadi.

Namun hal tersebut justru berbeda cerita lagi, pasalnya ketika Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan APBD hasil e-budgeting terhadap Kemendagri justru tidak diterima DPRD DKI. Apalagi saat ini Gubernur yang kerap disapa dengan Ahok justru diberikan angket dalam 100 hari kepemimpinannya.

Untuk itu Abdullah Dahlan berpendapat pemberian angket terhadap Ahok ini tidak mempunyai latarbelakang yang logis dan kurang tepat disaat terjadi masalah yang seperti ini. Seharusnya disini DPRD harus membuktikan bahwa mereka memang sedang tidak bermain anggaran tersebut.