Moratorium Iklan Kampanye Yang Berwenang Adalah KPU Dan KPI

Moratorium Iklan Kampanye Yang Berwenang Adalah KPU Dan KPI

Portal Berita – Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa pihaknya tidak mau tahu tentang moratorium dari iklan kampanye politik di media masa. hal itu karena menurutnya terkait moratorium iklan kampanye tersebut merupakan kesepakatan dari Komisi I DPR dengan badan pengawasan dan pemantauan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye legislatif.

Dan badan tersebut meliputi Komisi Informasi Pusat, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum.

Da pihak Kemenkominfo di kasus ini tidak bisa menarik izin dari sebuah media kalau mereka melanggar moratorium tersebut. “terkait iklan di televisi leading sektornya adalah KPI dan KPU. kalau pihak kami hanya berwenang dalan izin infrastruktur penggunaan frekuensi,” kata Tifatul.

Tifatul juga mengatakan bahwa seharusnyapihak KPU dan KPI membuat sebuah aturan moratorium dengan sejelas jelasnya. “kami akan berani mencabut izin kalau mereka melanggar undang-undang, bukan peraturan pemilu,’ katanya.

Moratorium iklan kampanye dan iklan politik beredar di media masa sudah di tetapkan oleh Komisi I DPR serta gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif pada Selasa 25 Februari 2014. dengan keputusan ini di keluarkan, banyak mendapat respon yang bermacam-macam dari beberapa kalangan.