Menurut MD, Pemilu-Pilpres Bisa Di Laksanakan Serentak

Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan empat kali bahwa urusan Presidential Threshold ataupun Pemilu serentak diserahkan kepada pembuat undang-undang. Karena Undang-undang Dasar menyatakan ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh undang-undang.

“Undang-undang sudah mengatur seperti itu, ya sudah. Menurut MK, itu terserah karena UUD menyatakan terserah,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Tapi, MK bisa saja mengabulkan gugatan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Syaratnya, memang ada kondisi-kondisi baru yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak serentak dianggap bertentangan dengan UUD.

Walaupun begitu, untuk saat ini Mahfud mengaku tidak tahu apakah ada kondisi baru yang memungkinkan MK mengabulkan Pemilu serentak. Sebab, pertama, dia tidak membaca gugatan dari Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan aktivis Effendy Ghazali. Kedua, dia tidak ikut lagi dalam diskusi-diskusi di tingkat hakim MK.

Terkait dengan independensi Ketua MK Hamdan Zoelva yang merupakan mantan politisi PBB, Mahfud tak bisa memberikan penilaian. Alasannya, dia sekarang bukan lagi hakim di lembaga tersebut. yang pasti, kata Mahfud, apa pun keputusan MK akan menjadi produk hukum yang wajib dipatuhi semua pihak.

Tapi Menurut Menkumham diadakannya Pemilu dan Pilpres secara serentak akan malah membingungkan nantinya.