Anggaran Dana Untuk Saksi Pemilu Masih Akan Dipelajari Dasar Hukumnya

Anggaran Dana Untuk Saksi Pemilu Masih Akan Dipelajari Dasar Hukumnya

Portal Berita – Kementerian Keuangan tunggu kepastian mengenai anggaran saksi parpol Pemilu 2014. Anggaran tersebut bisa dicairkan jika ada kesepakatan antara Komisi II, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri.

Rabu 29 Januari 2014, Menteri Keuangan M Chatib Basri di kantornya menegaskan, meski disepakati anggaran tersebut harus sesuai dengan prosedur pengajuan anggaran pemerintah.

“Kami harus lihat aturannya memungkinkan tidak, (secara) governance memungkinkan tidak,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, pengalokasian anggaran saksi parpol tersebut saat ini sudah tersedia. Nantinya, akan dialokasikan soal dari anggaran cadangan pemerintah.

“Saya tunggu saja Kemendagri. Governance harus diberesin,” tambahnya.

Direktur Jenderal Anggaran, Askolani dalam kesempatan berbeda, mengingatkan, otoritas terkait dengan wacana ini untuk memastikan dasar hukum pengajuan anggaran tersebut.

Pasalnya, sampai saat ini dia mengaku bingung dasar hukum apa yang dipakai dalam pengalokasian anggatan itu. “Itu yang kami ingatkan Bawaslu, Mendagri, untuk cek itu dulu. Kami komunikasi untuk ingatkan itu semua,” tambahnya.

Hal ini harus di perhatikan dengan seksama agar tidak memutuskan sebuah keputusan yang nantinya akan merugikan negara. karena ini sesuatu yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga. dana yang seharusnya di maksimalkan untuk kepentuingan negara tidak boleh keluar dengan sia sia dan di nikmati oleh para partai politik.

Pihak Parpol juga seharusnya bisa menolerir terkait dana yang akan di gunakan mereka ini.